HRW: Cina Gunakan Kecerdasan Buatan Awasi Minoritas Muslim

BEBEZHA - Usai mendapat kecaman dari organisasi HAM, Human Rights Watch, pemerintah Cina kini menyerang balik dengan mengklaim HRW telah memfitnah Beijing terkait perlakuan terhadap minoritas muslim di provinsi Xinjiang. HRW sebelumnya menuding Cina menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan big data untuk mengawasi etnis Uighur.

Pelanggaran HAM tersebut dilakukan "dalam skala yang belum pernah disaksikan di Cina selama beberapa dekade terakhir," kata Direktur Cina HRW, Sophie Richardson.

Atas tudingan tersebut Kementerian Luar Negeri di Beijing menilai HRW menyimpan "prasangka buruk" pada pemerintah Cina. Geng Shuang, Jurubicara Kemenlu, mengatakan situasi di Xinjiang cukup "stabil." Namun dia mengaku pihaknya akan tetap mengambil langkah tegas terhadap aktivis kemerdekaan di sana.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri bertolak belakang dengan laporan setebal 125 halaman yang dipublikasikan HRW. Menurut penelitian PBB Cina menahan ratusan ribu anggota etnis Uighur dan Kazakh di kamp re-edukasi atau yang secara resmi disebut "pusat penanggulangan terorisme." Mereka mendekam tanpa melalui proses pengadilan.

HRW menulis para tahanan "dipaksa mengutip propaganda, menyanyikan lagi yang memuji Presiden Xi Jinping dan Partai Komuni Cina, serta belajar bahasa Mandarin. Mereka yang menolak akan dihukum, dan dalam sejumlah kasus, mengalami penyiksaan."

Riset HRW antara lain disusun berdasarkan wawancara terhadap 58 mantan terpidana "terorisme" yang kini mengungsi ke Kanada, Finlandia, Perancis, Jerman dan sejumlah negara lain. Lantaran masalah keamanan organisasi yang bermarkas di New York, AS, itu tidak bisa melakukan riset langsung di lapangan.

Adapun warga Uighur yang tidak ditahan di kamp re-edukasi, juga menjadi korban pengawasan menyeluruh, termasuk "kewajiban pengumpulan" DNA dan sampel suara secara massal. Disebutkan otoritas Cina "menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan big data untuk mengidentifikasi atau mengawasi semua orang di Xinjiang," tulis HRW.

"Pelanggaran HAM di Xinjiang saat ini memiliki dimensi yang belum pernah dilihat di Cina sejak Revolusi Budaya 1966-1976."

Kampanye anti terorisme yang diluncurkan Cina pada Mei 2014 dipraktikkan dengan lebih komperhensif di Xinjiang sejak 2016 di bawah kekuasaan Sekretaris Partai Komunis, Xhen Quanguo, yang sebelumnya bekerja di Tibet. Xinjiang merupakan kampung halaman untuk sekitar 13 juta warga etnis Uighur yang mayoritasnya beragama Islam.

Di dalam negeri pemerintah Cina mengumumkan perlakuan warga minoritas Muslim ditujukan untuk menyembuhkan "penyakit ideologi" dan menggambarkan kamp re-edukasi sebagai "pusat pelatihan vokasi."

(tn) 

Tweet