BEBEZHA - Relawan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ) bersama Organisasi masyarakat
yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purwakarta menolak rencana
deklarasi 2019 ganti presiden. Mereka membuat pernyataan bersama.
Penolakan STMJ bersama sejumlah organisasi dan relawan lain tertuang dalam tanda tangan bersama yang akan disampaikan ke Polres Purwakarta.
Penolakan STMJ bersama sejumlah organisasi dan relawan lain tertuang dalam tanda tangan bersama yang akan disampaikan ke Polres Purwakarta.
Koordinator Nasional STMJ Ade Adriansyah Utama mengatakan STMJ mendukung
konsolidasi dan gerakan para ormas dan relawan pendukung Jokowi lainnya
se-Purwakarta dalam menanggapi rencana deklarasi 2019 ganti presiden.
"Aksi tersebut menurut kami adalah aksi yang mencederai
demokrasi dan cenderung memprovokasi masyarakat yang menginginkan
Pilpres 2019 damai dan berkualitas," kata Ade.
STMJ meminta aparat keamanan untuk melarang kegiatan tersebut. Ade
khawatir jika aksi tersebut digelar maka akan muncul reaksi dari
masyarakat setempat.
"Tegar 2019 Ganti Presiden adalah produk sesat dari elemen yang patut diduga ditunggangi kelompok yang ingin mengganti idiologi NKRI seperti ISIS dan HTI," ujarnya.
Sementara Ketua Projo Purwakarta Asep Burhana mengatakan ada 26 LSM, Ormas dan Relawan yang tergabung Aliansi Masyarakat Purwakarta menolak adanya gerakan tersebut. "Kami tidak ingin Purwakarta dirusak oleh gerakan mereka. Ini juga merupakan aksi kampanye, padahal KPU belum menetapkan waktu kampanye," kata Asep.
Surat penolakan yang ditandatangani oleh perwakilan akan diserahkan ke Polres dan Bupati Purwakarta. Mereka kata Asep harus bertindak agar Purwakarta tetap aman dan kondusif jelang Pilpres dan Pileg. "Kita akan mengawal pesta demokrasi ini berjalan jujur, adil dan damai," tandasnya.
"Tegar 2019 Ganti Presiden adalah produk sesat dari elemen yang patut diduga ditunggangi kelompok yang ingin mengganti idiologi NKRI seperti ISIS dan HTI," ujarnya.
Sementara Ketua Projo Purwakarta Asep Burhana mengatakan ada 26 LSM, Ormas dan Relawan yang tergabung Aliansi Masyarakat Purwakarta menolak adanya gerakan tersebut. "Kami tidak ingin Purwakarta dirusak oleh gerakan mereka. Ini juga merupakan aksi kampanye, padahal KPU belum menetapkan waktu kampanye," kata Asep.
Surat penolakan yang ditandatangani oleh perwakilan akan diserahkan ke Polres dan Bupati Purwakarta. Mereka kata Asep harus bertindak agar Purwakarta tetap aman dan kondusif jelang Pilpres dan Pileg. "Kita akan mengawal pesta demokrasi ini berjalan jujur, adil dan damai," tandasnya.
(dt)
0 Response to "Organisasi Gabungan Masyarakat Purwakarta menolak rencana deklarasi 2019 ganti presiden"
Posting Komentar