Kedubes Paraguay Kembali ke Tel Aviv Setelah 3 Bulan di Yerusalem

BEBEZHA - Pemerintahan baru Paraguay telah mengumumkan akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel kembali ke TelAviv - hanya tiga bulan setelah dipindahkan ke Yerusalem.

Langkah ini ditempuh Uruguay di bawah pimpinan Presiden Mario Abdo Bentez, yang dilantik bulan lalu.

Menurutnya, langkah ini ditempuh untuk membantu menciptakan "perdamaian yang adil dan dapat dipertahankan" di Timur Tengah.

Sebagai tanggapannya, Israel menyatakan akan menutup kedutaan besarnya di Paraguay. Dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa langkah Paraguay mencemari hubungan kedua negara.

Namun, lain lagi dengan reaksi Otorita Palestina. Palestina menyatakan akan "segera" membuka kedutaan di negara Amerika Selatan itu.

MengapaKedubesParaguy dipindahkan lagi?

Pendahulu Presiden Mario Abdo Bentez, Horacio Cartes, memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar Paraguy di Israel pada Mei lalu, tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempuh langkah yang sama.

Mantan Presiden Horacio Cartes bersama dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Cartes mengambil keputusan pemindahan Kedubes Uruguay ke Yerusalem. (EPA)

Ketika itu, status Abdo Bentez adalah presiden terpilih, dan sudah menegaskan bahwa ia tidak sepakat dengan keputusan itu.

Trump sudah mengungkapkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS pada Desember 2017, dengan menyatakan ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dikatakan bahwa ia telah "menimbang tindakan ini sebagai keputusan terbaik bagi Amerika Serikat, dan bagi upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina".

Keputusan AS itu kemudian juga ditiru oleh Guatemala. Republik Ceko membuka kembali konsulatnya di Yerusalem.

Mengapa status Yerusalem begitu sensitif?

Status Yerusalem merupakan inti permasalahan yang melatari perjalanan konflik panjang antara Israel dan Palestina.

Israel mencaplok Yerusalem Timur padahal bagi Palestina tempat itu digadang-gadang menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan.

Keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya dikecam oleh Palestina. Menurut Palestina, langkah itu menunjukkan bahwa AS tidak bisa menjadi juru penengah yang netral.

Dengan suara meyakinkan dalam Sidang Umum PBB, negara-negara anggota juga menyetujui resolusi yang menetapkan deklarasi AS "tidak berkekuatan hukum sehingga dianggap tidak ada" dan menuntut dibatalkan.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota negara itu yang "abadi dan tak terbagi", sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur - yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967 - sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Yerusalem juga merupakan situs suci bagi tiga agama monoteistik, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam.

Klaim kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional, dan sesuai kesepakatan perdamaian Israel-Palestina tahun 1993, status terakhir Yerusalem akan dibahas dalam perundingan damai tahap akhir.

Sejak 1967, Israel telah membangun puluhan permukiman yang menjadi tempat tinggal bagi sekitar 200.000 orang Yahudi, di Yerusalem Timur.

Berdasarkan hukum internasional, pembangunan permukiman itu tidak sah, meskipun Israel menepisnya.

(dt)

Tweet